PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

PERANG, HUKUM HUMANITER,

DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

Peradilan militer harus didasarkan pada perkembangan-perkembangan baru dalam

perkembangan hukum humaniter termasuk dalam hal penggunaan kekuatan senjata,

perubahan sifat dan bentuk perang, bentuk ancaman, perkembangan teknologi, dan sistem

komando, kendali, komunikasi, dan intelijen (command, control, communication, and

intelligent, C3I). Prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum

humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan

kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (self-defence), melainkan untuk membatasi

penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk

mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan

tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk “melindungi beberapa

kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta

untuk membatasi alat dan cara berperang”.¹ Berdasarkan tujuan ini, hukum humaniter

mengatur dua hal pokok yaitu: 1). memberikan alasan bahwa suatu perang dapat

dijustifikasi yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (the last resort), sebab atau alasan

yang benar (just cause), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik,  political

authority) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (right intention); 2). Membatasi

penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas

dan diskriminasi (proportionality dan discrimination). Dua hal pokok ini yang kemudian

menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility) yaitu

bahwa bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum

konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas.

Dua prinsip penggunaan senjata ini harus menjadi bagian terpenting dalam hukum

peradilan militer yaitu larangan penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan atau

penderitaan yang tidak ada kaitan dengan tujuan-tujuan perang dan membedakan sasaran

militer (combatants) dan sipil (non-combatants). 

1. Prinsip proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak

menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan

dengan tujuan-tujuan militer (the unnecessary suffering principles). Prinsip ini tercantum

dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I:       “It is prohibited to employ weapons,

projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous

injury or unnecessary suffering”. Jadi yang menjadi inti masalah adalah apakah langkah

atau serangan militer dengan menggunakan senjata tertentu proporsional terhadap tujuan-

tujuan untuk memperoleh keunggulan militer. Ketentuan ini masih bisa ditafsirkan secara

terbuka; ada yang mengatakan bahwa ketentuan ini tidak melarang penggunaan senjata

1 Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld,       Constraints on the Waging of War: An Introduction to

International Humanitarian Law (Geneva: ICRC, 2001), hal. 12-14.

yang menyebabkan penderitaan luar biasa atau meluas, melainkan hanya penderitaan atau

kerusakan yang tidak perlu. Hal ini tentu menimbulkan perdebatan dari sudut pandang

atau aspek kemanusiaan yaitu apakah penderitaan itu mencakup aspek fisik atau

psikologis dan apakah juga mencakup pengaruh dari penderitaan dan kerusakan tersebut

terhadap masyarakat. Prinsip ‘unnecessary suffering’ juga harus dilihat dengan

membandingkan senjata yang dipakai yaitu bahwa ‘it is unlawful to use a weapon which

causes more suffering or injury than another which offers the same or similar military

advantages’.

Tetapi ada faktor lain yang harus diperhatikan oleh prinsip di atas yaitu masalah

ketersediaan senjata dan logistik yang akan dipakai. Juga harus diperhatikan bahwa

semakin ke bawah rantai komando, semakin kecil atau terbatas pilihan-pilihan

penggunaan senjata. Komandan atau mereka yang berada di jajaran atas rantai komando

yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan memutuskan operasi militer

mempunyai opsi-opsi yang lebih luas dalam menggunakan senjata dibanding prajurit di

lapangan. Masalah ini harus menjadi perhatian dalam peradilan militer, terutama ketika

seorang prajurit di lapangan menghadapi tuntutan di pangadilan atas tuduhan penggunaan

senjata ilegal dalam suatu operasi militer. 

Masalah lain yang harus diperhatikan dalam memberi makna prinsip unnecessary

suffering adalah apakah senjata itu sendiri ataukah penggunaannya pada situasi tertentu

atau khusus yang membuat senjata tersebut dilarang. Kompleksitas lain adalah pada

akhirnya sulit membuat penilaian tentang perimbangan atau perbandingan antara tujuan

keuntungan-keuntungan militer dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan suatu

senjata; serta membandingkan hasil analisa di atas dengan kemungkinan-kemungkinan

lain yang akan muncul dari penggunaan senjata alternatif.

2. Prinsip diskriminasi

Prinsip diskriminasi mengandung 3 komponen: a). larangan tentang serangan

terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek sipil yang lain; b). bahkan jika target serangan

adalah sasaran militer, serangan terhadap obyek tersebut tetap dilarang jika “May be

expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian

objects or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete

and direct military advantage anticipated”; c). jika terdapat pilihan dalam melakukan

serangan, minimalisasi korban dan kerusakan atas obyek-obyek sipil harus menjadi

prioritas. Selain itu semua senjata yang ketika digunakan tidak bisa membedakan sasaran

militer dan sipil harus dilarang. Senjata-senjata yang tingkat akurasinya rendah adalah

contoh dari situasi di atas. Misalnya penggunaan Scud dalam Perang Teluk 1991.

Prinsip diskriminasi mengandung dua elemen: absolut dan relatif. Semua obyek

sipil      HARUS tidak pernah dijadikan sebagai target serangan. Elemen relatif adalah

dengan membandingkan antara prinsip diskriminasi dan proporsionalitas. Prinsip

proporsionalitas penggunaan senjata harus selalu memperhatikan keseimbangan antara

keuntungan-keuntungan militer dengan jumlah korban sipil yang ditimbulkan. Tetapi jika

keuntungan militer tersebut bisa dicapai dengan menggunakan senjata tertentu yang bisa

meminimalisir korban sipil dibandingkan dengan senjata yang lain, maka hal ini harus

dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mendalam baik pada tingkat

persiapan, pelaksanaan, atau bahkan penilaian untuk melihat apakah dalam situasi

tertentu seorang komandan mempunyai beberapa opsi yang memungkinkannya untuk

memilih penggunaan senjata dengan korban sipil yang minimal. 

3. Beberapa prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah: harus memperhatikan masalah

lingkungan hidup (environment). Pasal 35 (3) Protokol Tambahan I: “It is prohibited to

employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected to cause

widespread, long term and severe damage to the natural environment”. Semula

ketentuan ini tidak dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional tentang perang.

Tetapi perkembangan baru menunjukkan bahwa prinsip di atas menjadi makin kuat

posisinya dalam hukum kebiasaan internasional. Akibatnya, pilihan yang tersedia bagi

seorang komandan dalam melakukan operasi militer atau serangan militer harus

mencakup analysis tentang kerusakan lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh

serangan tersebut. Aspek lingkungan hidup juga menjadi faktor penting dalam melihat

masalah proporsionalitas dalam penggunaan senjata. Hal lain adalah larangan

penggunaan senjata yang mempunyai akibat berlebihan pada negara netral.

Perkembangan baru menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah internasional

yang makin kompleks, penggunaan senjata tertentu atau cara berperang tetap dianggap

ilegal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau paling tidak menjadi

perdebatan, meskipun hal itu belum atau tidak diatur dalam ketentuan hukum

internasional yang sudah ada tentang penggunaan senjata. Hal ini didasarkan atas

argumen bahwa:          “In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to

choose methods or means of warfare is not unlimited”.² (Dalam setiap sengketa

bersenjata, hak para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih cara dan alat

berperang adalah tidak tak terbatas).

Dalam kaitan ini muncul beberapa jenis persenjataan yang menjadi isu sentral

dalam hukum perang dan aturan tentang penggunaan senjata:  Senjata laser, ranjau darat,

senjata kimia, senjata nuklir. Tulisan ini tidak akan mengupas secara rinci masalah di

atas. Cukup dikemukakan bahwa batasan-batasan penggunaan senjata-senjata tertentu di

atas didasarkan pada prinsip bahwa pilihan para pihak yang terlibat konflik untuk

menggunakan senjata adalah terbatas karena harus ada pembedaan antara sasaran militer

dan sasaran sipil dan harus proporsional untuk menghindari ‘unnecessary suffering’.

4.         Pertanggungjawaban komando (command responsibility). Semua ketentuan-

ketentuan di atas menjadi dasar pemberlakukan prinsip pertanggungjawaban komando

(command responsibility). Beberapa hukum humaniter internasional tentang pertanggung

jawaban komando tersebut antara lain:

a. Pasal 1 The Hague Regulations:

2 Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 1977), hal. 35.

The laws, rights, and duties of wars apply not only to armies, but also to militia and

volunteer corps fulfilling the following conditions: 1. to be commanded by a person

responsible for his subordinates; 2. to have a fixed distinctive emblem recognizable

at a distance; 3. to carry arms openly; and 4. to conduct their operations in

accordance with the laws and customs of war.

b. Pasal 86 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1977 tentang Failure to

Act:

(1).       The High Coontracting Parties and the Parties to the conflicts shall repress

grave breaches, and take measures necessary to suppress all other breaches, of the

Conventions or this Protocol which result from a failure to act when under a duty to

do so.

(2). The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a

subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility,

as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them

to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to

commit such a breach and if they have not taken all feasible measures within their

power to prevent or repress the breach.

Menurut pasal ini seorang komandan harus bertanggung jawab terhadap

pelanggaran atau tindakan kejahatan dalam konflik bersenjata justru karena ia

TIDAK melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

c. Pasal 87 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1977 tentang Duty of

Commanders:

(1).       The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall require

military commanders, with respect to members of the armed forces under their

command and other persons under their control, to prevent and where necessary to,

to suppress and report to competent authorities breaches of the Conventions and this

Protocol;

(2)        In order to prevent and suppress the breaches, High Contracting Parties and

Parties to the conflict shall require that, commensurate with their level of

responsibility, commanders ensure that members of their armed forces under their

command are aware of their obligations under the Conventions and this Protocol;

(3).       The High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require any

commander who is aware that subordinates or other persons under his control are

going to commit or have committed a breach of the Conventions or of this Protocol,

to initiate such steps as are necessary to prevent such violations of the Conventions

or of this Protocol, and where appropriate, to initiate disciplinary or penal action

against violator thereof.

d. Pasal 28 Statuta Roma Tahun 1998:

A military commander or person effectively acting as a military commander shall be

criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the court committed by

forces under his or her effective command and control, or effective authority and

control as the case may be, as a result of his or her    failure to exercise control

properly over such forces, where:

(a). That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at

the time, should have known that forces were committing or about to commit such

crimes and

(b). That military commander or person failed to take all necessary and reasonable

measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit

the matter to the competent authorities for investigation of prosecution.

Ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang mengatur tentang pertanggungjawaban

komando di atas mengandung 3 aspek penting yang harus dipenuhi untuk menentukan

seorang perwira atau komandan harus bertanggung jawab atas tindakan kejahatan

bawahannya:

1. ada hubungan atasan-bawahan dalam kasus terjadinya tindakan kejahatan yang

telah dilakukan. Ini ditunjukkan dengan bukti-bukti yang jelas, saksi, dokumen,

dsb.

2. atasan mengetahui atau diduga patut mengetahui adanya tindakan kejahatan yang

dilakukan oleh bawahan.

3. komandan atau atasan gagal untuk mencegah atau menindak (menghukum)

pelaku kejahatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pihak yang

berwenang.

Untuk menentukan seorang komandan bersalah atas tindakan kejahatan perang dan

kejahatan kemanusiaan perlu dibuktikan bahwa: 

1. prajurit pelaku kejahatan berada di bawah komando atau kontrol atasan tertuduh.

2. atasan tertuduh mengetahui secara aktual (actual notice), yaitu mengetahui atau

diberitahu tentang terjadinya tindak kejahatan perang dan kemanusiaan pada saat

tindak kejahatan tersebut berlangsung.

3. atasan tertuduh mengetahui secara konstruktif (constructive notice) yaitu telah

terjadi tindak pelanggaran dalam skala besar sehingga tertuduh atau seseorang

pasti sampai pada kesimpulan bahwa ia mengetahui tindak kejahatan tersebut.

4. atasan tertuduh mengetahui ada tindak kejahatan tetapi menunjukkan sikap yang

secara sengaja tidak acuh terhadap konsekuensi dari sikap membiarkan tersebut

(imputed notice).

5. atasan tertuduh gagal mengambil langkah-langkah yang perlu dalam

kewenangannya untuk mencegah atau menghukum tindak kejahatan ketika ia

mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. 

Apa yang terjadi pada Milosevic, Jenderal Yamashita, Perdana Menteri Tojo, Menteri

Luar Negeri Hirota, dan Perdana Menteri Kambanda dari Rwanda merupakan contoh

yang sangat menarik mengenai prinsip tanggung jawab komando. Milosevic memenuhi

semua kriteria/ketentuan di atas untuk dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan

perang, kejahatan kemanusiaan, dan genocide dalam konflik di Yugoslavia dan Kosovo.

Tojo, Yamashita, Hirota, dan Kambanda tidak mempunyai interaksi langsung dengan

para prajurit yang melakukan tindak kejahatan di lapangan. Tetapi mereka harus

bertanggung jawab karena kegagalan mereka untuk mencegah tindakan brutal para

prajurit mereka padahal para pemimpin tersebut mempunyai kekuasaan dan kewenangan

untuk itu. Selain itu, terungkap bukti yang kuat bahwa mereka telah menerima informasi

tentang tindakan kejahatan sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka mengetahui ada

tindak kejahatan.

Perlu ditergaskan di sini bahwa tidak satu pun dari Tojo, Yamashita, Hirota, dan

Kambanda dinyatakan bersalah karena kejahatan yang dilakukan prajurit langsung di

bawah kekuasaannya atau komandonya. Mereka dinyatakan bersalah semata-mata karena

meraka dianggap mengetahui atau patut tahu tindak kejahatan tetapi gagal

menghentikannya. Seandainya mereka berusaha mencegah tindak kejahatan yang

dilakukan para prajurit di lapangan, tentu mereka akan dinyatakan tidak bersalah.

Kejadian ini memberikan alasan mengapa penting bahwa seorang kepala pemerintahan

atau siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan perlu mengembangkan

mekanisme pelaporan dan pengawasan yang memungkinkan pengambilan langkah-

langkah yang diperlukan secara efektif. Dan bagi para pemimpin militer, mereka perlu

mengembangkangkan sistem pengawasan dan pelaporan yang bisa berfungsi pada tingkat

paling bawah, melalui pembentukan investigasi militer yang independen. Dalam kaitan

ini, baik kepala pemerintahan atau negara dan pemimpin militer akan dilihat dari

kemampuan mereka mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan serta kebijakan

sehingga seorang perwira atau komandan mengetahui dan sadar tentang adanya tindak

kriminal yang dilakukan oleh prajurit di lapangan dan mempunyai mekanisme untuk

mencegah dan menghukum tindak kejahatan tersebut. 

Jenis Tindak Kejahatan dalam Pertanggungjawaban Komando

Jenis-jenis pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949:

1. Pembunuhan yang disengaja;

2. Penganiayaan atau tindakan yang merendahkan martabat manusia, termasuk

percobaan-percobaan biologi, dengan sengaja mengkibatkan penderitaan hebat;

3. Pemilikan dan perusakan harta benda secara meluas yang tidak dapat dibenarkan

berdasarkan kepentingan militer dan dilakukan secara tidak sah dan dengan

semena-mena;

4. Memaksa tawanan perang untuk mengabdi pada Penguasa Perang;

5. Dengan sengaja menghilangkan hak-hak tawanan perang atas peradilan yang jujur

dan teratur sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Jenewa III;

6. Memindahkan atau menstransfer penduduk dengan paksa;

7. Menjatuhkan hukum kurungan;

8. Melakukan penyanderaan

Jenis pelanggaran berat menurut Protocol I, 1977:

1. Menjadikan penduduk sipil atau orang sipil sebagai sasaran;

2. Serangan membabi buta yang menimbulkan kerugian yang besar pada sipil atau

obyek-obyek sipil;

3. Menjadikan daerah-daerah yang tidak dipertahankan atau demiliterised zone

sebagai sasaran serangan;

4. Menjadikan seseorang yang tak berdaya sebagai sasaran serangan;

5. Menyalahgunakan lambang-lambang perlindungan seperti lambang Palang Merah

Internasional dan lambang-lambang lainnya yang diakui oleh Konvensi-konvensi

Jenewa dan protokolnya.

Juga:

1. Pemindahan penduduk sipil yang di wilayahnya sendiri ke wilayah yang diduduki

atau dari wilayah yang diduduki ke dalam atau ke luar wilayahnya;

2. Penundaan pemulangan para tawanan perang atau tawanan sipil yang tidak dapat

dibenarkan;

3. Praktek apartheid dan diskriminatif;

4. Menyerang monumen-monumen sejarah yang jelas-jelas diakui dan bangunan-

bangunan pusat kesenian dan keagamaan;

5. Menghilangkan hak-hak atas peradilan yang jujur dan teratur bagi orang-orang

yang dilindungi berdasarkan konvensi atau pasal 85 ayat 2 Protokol ini.

Kejahatan menurut Statuta Roma 1998:

1. Kejahatan perang (War Crimes): pemerkosaan, perbudakan sex, pemaksaan

prostitusi, pemaksaan kehamilan dan bentuk-bentuk kekerasan seks lainnya.

2. Genosida (Genocide): tindakan yang dilakukan untuk memusnahkan sebagian

atau seluruhnya suatu bangsa, etnis, ras, dan agama

3. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against humanity): serangan secara

langsung dan meluas terhadap penduduk sipil;

4. Agresi (aggression) 

Dari jenis-jenis kejahatan yang mempunyai konsekuensi pertanggungjawaban komando

di atas sangat jelas bahwa ada dua hal penting yang ditekankan yaitu pembedaan antara

sasaran sipil dan militer yang kemudian dirinci ke dalam perlindungan pada orang yang

tidak ikut bertempur atau tidak berdaya lagi (termasuk di dalamnya tawanan perang) dan

benda-benda obyek tertentu. Selain itu, berdasarkan prinsip proporsionalitas dan juga

untuk melindungi obyek-obyek sipil, juga diatur pelarangan penggunaan senjata-senjata

tertentu.

5. Perkembangan-perkembangan internasional baru

Ada beberapa perkembangan baru yang membuat prinsip-prinsip penggunaan senjata dan

pertanggungjawaban komando makin kompleks. Tetapi perkembangan-perkembangan

tersebut pada waktu yang sama justru memperluas atau memperkuat, karena interpretasi

dan penyebaran nilai demokrasi dan hak azasi manusia, aturan-aturan dan hukum

internasional tentang perang dan penggunaan senjata.

Saat ini muncul apa yang disebut sebagai Revolutionary in Military Affairs (RMA) yang

merupakan gabungan dari tiga aspek : sistem informasi (information system), sistem

persenjataan (weaponry system), dan ruang angkasa (space). Sistem informasi telah

menjadi bagian terpenting dari kekuatan nasional, termasuk kekuatan militer. Perang

Teluk 1991 dan aksi militer NATO terhadap Yugoslavia menujukkan hal ini. Sistem

persenjataan dengan mengintegrasikan sistem informasi melalui satelit dan komputer

akan merubah sifat perang menjadi cepat, akurat, dan efisien. Selama tahun 1943,

misalnya, angkatan udara AS menyerang hanya 50 target di Jerman. Dalam Perang Teluk

kekuatan udara koalisi mampu melakukan serangan 150 kali hanya dalam waktu sehari

dengan tingkat keakuratan tinggi dengan munculnya apa yang disebut bom pintar (smart

weapons). Ukuran senjata juga menjadi lebih kecil dengan kekuatan yang lebih besar. 

Karena ketergantungan pada sistem informasi, perang yang akan datang akan juga

menjadikan jaringan dan infratsruktur komunikasi sebagai target serangan militer baik

penghancuran secara fisik, maupun melalui perang komputer dan elektronik. Integrasi

antara sistem persenjataan dan informasi membutuhkan ruangan atau space. Penguasaan

ruang angkasa menjadi faktor penting dan arena perang di masa depan. 

Dengan karakteristik seperti itu, RMA akan membawa implikasi pada hukum

humaniter. Kontrol komandan terhadap bawahan tidak lagi dibatasi oleh birokrasi yang

berjenjang. Komandan dapat dengan langsung melihat apa yang terjadi di lapangan. Apa

yang disebut kontrol efektif atasan terhadap bawahan tidak lagi diartikan bahwa

komandan harus membawahi seorang prajurit di lapangan. Kontrol efektif bisa dilakukan

oleh atasan yang lebih tinggi yang tidak berada di lapangan melalui penggunaan

teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu, perang modern dicirikan juga oleh makin

besarnya ketergantungan militer pada sipil, mulai dari kontral pembuatan persenjataan

pada perusahaan-perusahaan sipil/komersial, sampai dengan keterlibatan sipil dalam

sistem informasi militer, misalnya komputer dan satelit. Masalahnya adalah garis

pemisah antara sasaran sipil dan militer menjadi kabur karena keterlibatan sipil dalam

operasi militer. Apakah obyek-obyek seperti itu juga harus diikat oleh aturan-aturan

internasional tentang perang? Perang modern yang melibatkan non-state actors juga akan

mempersulit masalah diskriminasi dan proporsionalitas. Apakah suatu organisasi regional

atau internasional terikat oleh aturan-aturan hukum humaniter? Demikian pula halnya

dengan ketika perang dan pertempuran menjadi virtual obyek militer dan militer menjadi

sulit dipisahkan.  Ketika sistem informasi dan persenjataan sudah sangat maju dengan

tingkat akurasi yang tinggi, maka masalahnya bukan mengukur atau membandingkan

antara korban yang akan jatuh dan keuntungan militer yang akan dicapai, melainkan

apakah komandan atau perancang operasi militer       mengetahui atau patut diduga

mengetahui ada obyek sipil dalam sasaran yang akan diserang. Serangan terhadap

jaringan komunikasi dan pusat listrik yang sangat vital bagi C3I akan menyulitkan obyek

sipil. Serangan terhadap satelit juga akan membahayakan sistem penerbangan. Masalah-

masalah ini akan menjadi isu sentral dalam hukum humaniter untuk masa sekarang dan

masa depan.

Catatan akhir

Pada saat ini dan masa yang akan datang sebagian besar konflik akan menyebabkan

kompleksitas yang lebih sulit dalam menerapkan hukum humaniter, terutama prinsip

proporsionalitas dan diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Akan banyak

keterlibatan non-state actors dalam konflik bersenjata, sebagian besar konflik tidak lagi

antar negara (inter-state conflicts). Kesulitan ini lahir akibat kemajuan teknologi yang

pada satu sisi membawa keuntungan dengan adanya senjata yang akurat, tetapi pada sisi

lain membawa keterkaitan antara sipil dan militer makin erat, sehingga suatu serangan

terhadap sasaran militer akan membawa implikasi pada kehidupan sipil. Kesenjangan

kemampuan akan mendorong pihak lemah untuk melakukan perang secara asimetris,

bahkan menyembunyikan identitas mereka bukan sebagai     combatants. Jika semua bisa

dilihat oleh teknologi secara transparan, maka pihak yang lebih lemah akan mengatakan:

“If I cannot hide, perhaps I can survive by appearing to the enemy to be the other than

what I am” Ini membawa kesulitan dalam mengidentifikasi combatants dan non-

combatants. Tafsiran atas masalah ini tergantung dari posisi dan kekuatan masing-masing

negara.